Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara Indonesia
termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan
segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan
masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum.
Dalam konteks negara , kedaulatan rakyat Indonesia
didelegasikan/diamantkan melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal
ini adalah alat kelembagaan negara dan Pemerintah dengan menggunakan sistem
perimbangan kekuasaan “check and balances” antar badan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat
kerja sama antara badan eksekutif dan legislatif.
Adapun, bentuk pemisahan kekuasaan dengan menggunakan sistem perimbangan,
dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri atas MPR,MA dan TNI, dan
alat kelengkapan Pemerintah yang terdiri atas DPR, Presiden, DPA, serta BPK.
Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :
Kewenangan Alat-alat Negara.
1.MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Pemerintahan
Republik Indonesia dan GBHN serta menetapkan Perubahannya.
2.MA memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan.
3.TNI memiliki kekuasaan dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Negara.
Kewenangan Alat-alat Pemerintahan:
1.DPR memiliki kekuasaan untuk megawasi jalannya pemerintahan dan
menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan presiden dan perubahan
Undang-undang serta memajukan Rancangan Undang-undang kepada MPR.
2.Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan
undang-undang pemerintahandan merancang Rancangan Undang-undang atau Peraturan
Pemerintah.
3.DPA:memiliki kekuasaan dalam memberikan Pertimbangan-pertimbangan kepada
Pemerintah.
3.BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan Negara.
Dalam prinsip kesamaan dihadapan hukum/ “equality before the law” perwujudan kedaulatan
rakyat diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun
1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin
adanya kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan terhadap warga negara.
Keberadaan warga negara haruslah mendukung keberadaan hukum di Negara Republik
Indonesia serta pemerintahan yang sedang menjalankan hukum tersebut.
Oleh karena itu, dalam rangka mendorong
terciptanya kedaulatan rakyat berjalan seiring dengan kedaulatan
hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan yudikatif, terhadap penggunaan kekuasaan
yang tidak berdasarkan atas hukum.
Selain itu, pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalam rangka
memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap sikap dan tindakan
pemerintah yang melanggar undang-undang.
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan
rakyat tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Efektivitas dan
efisiensi peran lembaga perwakilan rakyat.
2. Pelaksanaan prinsip
kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan “equality before the law” bagi seluruh
Rakyat dan warga negara Indonesia.
3. Adanya jaminan negara
terhadap perlindungan,kesejahteraan dll bagi rakyat dan warga negara
Indonesia.
4. Adanya supremasi hukum
dalam penyelenggraan kedaulatan rakyat.
5. Penyelenggaran
pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum yang berlaku.
6. Penyelenggaran proses
peradilan administrasi yang bebas dan mandiri.
7. Penyelenggaran Pemilu
sebagai perwujudan sistem kerakyatan yang diselenggarakan berdasarkan
Undang-undang Pemerintahan
8. Lembaga Kedaulatan
Rakyat Indonesia (LKRI) adalah sebagai Lembaga Eksekutif Bangsa Indonesia sebagai
Pemilik Negara Indonesia.
Itulah makna Kedaulatan Rakyat dalam
Negara Indonesia yang berbentuk REPUBLIK..di mana Rakyat adalah Pemegang
Tertinggi Kewenangan/Kedaulatan untuk mengatur jalannya Penyelenggaraan Negara
dan Pemerintah oleh Rakyat yang bekerja sebagai Pekerja Negara dan Pemerintahan
yang mana hasil dari Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan tersebut untuk
Kepentingan Rakyat semata.
Itulah REPUBLIK..Dari,Oleh dan Untuk
Rakyat.
